Artikel

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

7 July 2010 | 10:50  -  ditulis oleh: Maria Iriana Puji Lestari, S.Sos

  EMAIL     PRINT


A. LATAR BELAKANG

BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah berupa : Hak Guna Usaha/ HGU, Hak Guna Bangunan / HGB, hak Pengelolaan / HPL, Hak Pakai / HP dan Hak Milik / HM.

Instansi / Pejabat berwenang, telah menerbitkan perijinan ( Dasar Penguasaan Atas Tanah / DPAT ) berupa : Ijin/Keputusan/Surat Rekomendasi.

Pemegang Hak wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai keadaan / sifat dan tujuan pemberian hak ( SK ) / dasar penguasaan tanah.

Kenyataan ; Tidak semua Pemegang hak menggunakan dan memanfaatkan tanahnya ( ditelantarkan ).

Tanah terlantar adalah aset tidur yang menghambat pembangunan, menimbulkan kerugian Negara dan tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Perlu ditertibkan dan didayagunakan, sesuai dasar hukum sebagai berikut :
a.UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Pasal 27,34 dan 40 );
b.Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
c.Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.

B.PENGERTIAN

Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa : Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak Pengelolaan; atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau DPAT.

Dasar Penguasaan Atas Tanah ( DPAT ) adalah ijin / Keputusan/ surat dari pejabat berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan atau memanfaatkan tanah.

Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Atas Tanah, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Dasar penguasaan Atas Tanah (DPAT ).

C. OBYEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Penertiban Tanah Terlantar diprioritaskan dengan urutan ; HGU,HGB Induk, Hak pakai, HPL, dan Ijin Lokasi.

Tidak menjadi obyek penertiban :
1. HM dan HGB perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan ( faktor ekonomi )
2.Tanah yang dikuasi pemerintah baik secara langsung/ tidak langsung, dan sudah / belum berstatus BMN / BMD yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan ( karena keterbatasan anggaran ).

D. TAHAPAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Penertiban Tanah Terlantar dilaksanakan dengan tahapan :

1. Inventarisasi tanah terindikasi terlantar
  • Inventrisasi ini dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan tanah hak dan Dasar Penguasaan Atas Tanah oleh Pemegang Hak, sehingga dapat diketahui apakah pemegang Hak telah menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan ketentuan / sifat dan tujuan pemberian hak atau Dasar penguasaan Atas Tanah ( DPAT ).
  • Kanwil BPN Propinsi melakukan inventarisasi tanah terindikasi terlantar berdasarkan pemantauan lapangan langsung oleh Kanwil BPN Provinsi, Kantor Pertanahan atau llaporan dari Dinas / Instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat atau dari laporan berkala yang diwajibkan bagi pemegang hak.
  • Hasil Inventarisasi tanah terlantar, meliputi data Tekstual dan data Spasial. Data Tekstual berupa : nama dan alamat pemegang hak, nomor dan tanggal keputusan pemberian hak, tanggal berakhirnya sertipikat, letak tanah, luas tanah, Penggunaan tanah, luas tanah terindikasi terlantar. Data spasial berupa data grafis/peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah terindikasi terlantar.
2. Identifikasi dan penelitian dilaksanakan :
  • Terhitung mulai 3 ( tiga ) tahun sejak diterbitkan HM,HGB,HGU,Hak pakai atau
  • Terhitang sejak berakhirnya Ijin / keputusan / Surat Dasar Penguasaan Atas Tanah ( DPAT )
  • Identifikasi dan penelitian meliputi kegiatan :
          Verifikasi dan pengecekan data fisik dan data Yuridis dari buku tanah/warkah/dokumen lainnnya mengenai : nama
           dan alamat pemegang hak, Letak, luas tanah,status tanah/dasar penguasaan dan keadaan fisik tanah.
           Menghinmpun keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang terkait
           Melaksanakan pemeriksaan fisik, ploting letak tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah pd penta pendaftaran
           Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar
           Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian
           Kepala kanwil BPN membentuk Panitia C dan Sekretariat Panitia C
           Melaksanakan Sidang Panitia C dan Membuat Berita Acara Sidang Panitia C 
  • Laporan hasil Indentifikasi dan penelitian beserta Berita Acara Sidang panitia C Disampaikan kepada Kepala kanwil BPN.
3. Peringatan terhadap pemegang hak
  • Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka kepala kanwil BPN akam memberitahukan sekaligus memberik peringatan tertulis pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam waktu 1( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat peringatan, Pemegang hak menggunakan tnahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
  • Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan pertama, Kepala kanwil BPN memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 1 ( satu 0 bulan.
  • Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan kedua, Kepala kanwil BPN peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu 1 ( satu ) bulan
  • Peringatan-peringatan tertulis tersebut dilaporkan kepada Kepala BPN RI dan diberitahukan juga kepada pemegang hak Tanggungan jika tanah tersebut dibebani dengan Hak Tanggungan.
  • Apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan peringatan ketiga, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi maka dalam waktu 5 hari Kepala Kanwil BPN mengusulkan kepada Kepala BPN RI untuk menetapkan tanah tersbut sebagai tanah terlantar.
4. Penetapan Tanah Terlantar
  • Tanah yang diusulkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam kondisi status quo ( tidak dapat dilakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut ) sampai dengan diterbitkannya Keputusan Penetapan Tanah Terlantar.
  • Keputusan Penetapan Tanah terlantar memuat juga pembatalan hak, penghapusan hubungan hukum dan penegasan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
  • Kepala kantor pertanahan wajib mencoret sertipikat hak atas tanah dan sertipikat hak tanggungan serta mengumumkan 1 ( satu ) klali dalam Surat kabar bahwa sertipikat tersebut ditarik bersama Buku tanah Hak Tanggungan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  • apabila Sertipikat hak Tanggungan karena sesuatu sebab tidak dikembalikan ke kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada Buku Tanah Hak tanggungan.
  • Pemegang Hak Wajib mengosongkan benda-benda diatasnya dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah ditetapkan keputusan Penetapan Tanah Terlantar.
  • Apabila Hak Atas Tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan, maka Hak Tanggungan tersebut hapus tetapi tidak menghapus perjanjian kredit / utang - piutang antaran kreditur dan debitur.
  • Dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, pemegang hak dapat mengajukan permohonan hak kembali dan revisi luas.
  • Jika melebihi 1 ( satu ) bulan tidak dimohon kembali, maka tanah berikut benda-benda diatasnya dianggap telah dilepaskan dan dikuasai langsung oleh negara.
  • Jika Hak Atas tanah yang baru sudah terbit, maka pemegang hak dapat mengajukan Hak Tanggungan baru sesuai dengan ketentuan.